Pakar HTN Sebut Putusan MK tak Larang Polisi Bertugas di Luar Institusi Polri
Pakar HTN Sebut Putusan MK tak Larang Polisi Bertugas di Luar Institusi Polri(Rabu, 19/11)12:30 WIB Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Esa Unggul Jakarta Prof. Dr. Juanda.(Foto: Dok-pribadi
Genda id - Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Esa Unggul Jakarta Prof. Dr. Juanda memberikan penjelasan komprehensif mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan pada 13 November 2025.
Menurutnya, putusan tersebut kerap menimbulkan kesalahpahaman seolah-olah MK melarang anggota Polri menjabat jabatan di luar struktur kepolisian.
Dalam analisis akademiknya, ia menegaskan bahwa MK hanya membatalkan frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pembatalan frasa tersebut, menurutnya, tidak serta-merta melarang anggota Polri mengisi jabatan di luar institusi, terlebih jabatan yang memiliki keterkaitan langsung dengan tugas dan fungsi kepolisian.
Menurut Juanda, norma hukum inti dalam Pasal 28 ayat (3) UU Polri tetap sama: anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian jika jabatan tersebut tidak memiliki sangkut paut dengan kepolisian, dan itu pun mensyaratkan pengunduran diri atau pensiun.
“Inti putusan MK bukan melarang polisi menduduki jabatan tertentu, tetapi hanya menegaskan bahwa penjelasan pasal tidak boleh bertentangan dengan semangat Pasal 30 UUD 1945,” terangnya.
Ia menambahkan, jabatan yang memiliki irisan kuat dengan tugas-tugas kepolisian seperti BNN, BNPT, Bakamla, KPK, atau direktorat penegakan hukum di kementerian/lembaga, tetap dapat diisi oleh anggota Polri aktif.
Pendapat ini sejalan dengan dissenting opinion tiga hakim konstitusi dalam putusan tersebut.
Tidak Ada Implikasi Larangan Total Bagi Anggota Polri
Dalam telaahnya, ia menilai sejumlah pihak keliru menafsirkan seolah-olah putusan MK otomatis melarang polisi menjabat di luar struktur Polri.
“Tidak ada alasan normatif yang menyimpulkan adanya larangan total. Putusan MK hanya membatalkan satu frasa dalam penjelasan, bukan menutup pintu bagi penugasan anggota Polri di berbagai posisi strategis pemerintahan,” jelasnya.
Ia merujuk pada kerangka hukum ASN yang termaktub dalam UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN serta PP Nomor 11 Tahun 2017 jo. PP 17 Tahun 2020, yang secara tegas membuka ruang penugasan anggota Polri pada jabatan ASN tertentu termasuk Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) utama dan madya sepanjang mendapat persetujuan Presiden dan melalui mekanisme penugasan resmi.
Segera Bentuk Panja Reformasi, DPR Ungkap Masalah Sistemik di Polri hingga Kejagung
Diperkuat Dissenting Opinion Hakim MK
Dalam putusan tersebut, tiga hakim konstitusi memberikan dissenting opinion dan menilai bahwa persoalan yang dipersoalkan pemohon lebih menyangkut implementasi norma, bukan inkonstitusionalitas norma.
“Mereka menilai permohonan semestinya dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Ini menegaskan bahwa isu larangan polisi menjabat jabatan di luar Polri bukanlah inti persoalan dalam perkara ini,” jelas Juanda.
Ia juga mengingatkan bahwa secara hukum, anggota Polri merupakan bagian dari aparatur negara sebagaimana diatur UU 2/2002 dan UU ASN. Karena itu, penempatan perwira Polri dalam jabatan pemerintahan merupakan praktik yang sah.
“Secara konstitusional, Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan memiliki kewenangan untuk menunjuk anggota Polri pada jabatan strategis, baik di kementerian maupun lembaga negara. Tidak ada larangan dalam sistem hukum kita,” imbuhnya.
Juanda menyarankan agar ke depan pemerintah dan DPR menegaskan batasan mengenai jabatan yang memiliki “sangkut paut dengan kepolisian” dalam revisi UU Polri, agar tidak lagi menimbulkan polemik dan salah tafsir.
Polri Tegaskan Anggota yang Ditugaskan di Instansi Pusat tak Lagi Rangkap Jabatan
“Reformasi hukum kepolisian harus memastikan kejelasan norma dan kepastian bagi anggota Polri yang ditugaskan di luar institusi. Ini penting untuk mencegah politisasi tafsir,” pungkasnya(benda id)
Posting Komentar